Penulis: Monica Nathan
Jakarta, Selasa, 9 September 2025.
Senin, 8 September 2025, Istana Negara penuh drama. Presiden Prabowo Subianto merombak Kabinet Merah Putih. Lima menteri baru dan satu wakil menteri dilantik, dua kursi penting masih kosong.
Reshuffle ini dilakukan hanya beberapa hari setelah sebuah momen yang mengguncang: Prabowo berdiri di parade militer Beijing, sejajar dengan Vladimir Putin, Kim Jong Un, dan Xi Jinping.
Di dalam negeri, rakyat sedang turun ke jalan dalam jumlah besar—demo terbesar dalam sejarah pasca-Reformasi. Ironisnya, ketika rakyat menuntut keadilan dan demokrasi, sang Presiden justru hadir di panggung militer asing bersama pemimpin negara-negara otoriter.
Sri Mulyani Tersingkir, Pasar Gelisah
Pergantian Sri Mulyani Indrawati dari Kementerian Keuangan adalah sinyal bahwa pemerintah lebih memilih loyalitas daripada kredibilitas global. Pasar saham turun, rupiah melemah. Investor meragukan apakah disiplin fiskal masih dijaga. Indonesia kehilangan wajah internasional yang selama ini dihormati dunia.
Sjafrie Sjamsoeddin: Super-Menteri, Orang Terdekat Prabowo
Lebih besar lagi adalah naiknya Sjafrie Sjamsoeddin. Menteri Pertahanan ini kini juga merangkap Menko Polhukam. Satu orang, dua kursi, dua kekuasaan. Dan orang itu adalah sahabat lama Prabowo, loyalis yang paling dipercaya.
Keamanan internal dan eksternal kini satu komando. Efisien, tapi berisiko mematikan check and balance. Militerisasi politik kembali terasa.
Budi Gunawan: Putusnya Tali ke Megawati
Yang tergeser adalah Budi Gunawan, jenderal polisi yang sudah lama jadi orang dekat Megawati. Dari ajudan presiden, calon Kapolri, hingga Kepala BIN, BG adalah simbol “jenderal merah”. Dengan pencopotan ini, pengaruh Megawati di sektor keamanan resmi diputus. Lingkar kekuasaan kini sepenuhnya militeristik, sepenuhnya loyal kepada Prabowo.
Koperasi, Migran, dan Haji Jadi Panggung Politik
– Ferry Juliantono masuk ke Koperasi & UKM → koperasi diarahkan jadi saluran politik populis.
– Mukhtaruddin masuk ke Migran → pekerja migran jadi modal konsolidasi politik daerah.
– Mochamad Irfan Yusuf dan Dahnil Anzar memimpin Kementerian baru Haji & Umrah → pelayanan ibadah dipolitisasi.
Semua pergantian ini punya benang merah: loyalis dan politisi dekat menggantikan teknokrat.
Demokrasi Ecek-ecek
Reshuffle ini memperlihatkan wajah baru pemerintahan: lebih solid, tapi juga lebih tertutup. Sri Mulyani—figur kritis dan teknokratik—hilang. Budi Gunawan—wakil Megawati—disingkirkan. Sjafrie—orang terdekat Prabowo—jadi super-menteri. Kementerian sosial jadi alat politik.
Lalu di panggung dunia, Prabowo berdiri bersama Xi, Putin, dan Kim—ikon negara otoriter. Sementara di tanah air, rakyat berteriak di jalan, melakukan demonstrasi dalam skala bersejarah.
Kontras ini mencolok. Indonesia di atas kertas masih demokrasi, tapi praktiknya semakin ecek-ecek. Kabinet makin loyal, rakyat makin kritis, dan citra internasional makin kabur.
Pedang Bermata Dua
Bagi Prabowo, reshuffle ini adalah konsolidasi. Kabinet loyal, cepat, dan siap menjalankan agenda populis. Tapi bagi bangsa, ini pedang bermata dua.
Ekonomi bisa rapuh, ruang kebebasan semakin sempit, dan Indonesia kian terbaca dunia sebagai negara yang bergerak menjauh dari nilai-nilai keterbukaan.
Prabowo kini punya kabinet dalam genggamannya. Tapi rakyat juga sudah menunjukkan kekuatan jalanan. Dan dunia sudah melihatnya berdiri satu barisan dengan para pemimpin otoriter. Pertanyaannya: apakah Indonesia masih bisa meyakinkan bahwa demokrasi bukan sekadar label, melainkan kenyataan?
Profil penulis: Monica Nathan, konsultan di bidang teknologi informasi. Hidup di dunia modern, tapi hatinya selalu kembali pada akar: Melayu dan Indonesia.
