Genangan lumpur di jalan akses ke pelabuhan penumpang Pelni, PT Bintang 99, Batuampar.
Batam, 23 Maret 2025
Anggota DPRD Kota Batam, Jimmi Siburian, kaget melihat fasilitas jalan ke pelabuhan penumpang Kapal PT Pelni di Batuampar tidak layak. Anggota Fraksi Golkar Kota Batam itu meminta BUP Pelabuhan segera memperbaiki fasilitas umum itu.
”Perhatian para pejabat berwenang kelihatannya abai terhadap akses jalan menuju pelabuhan penumpang di Dermaga Bintang 99 Batuampar. Jalan tanah bergelombang, belum lagi genangan air setinggi lutut dan lumpur ada di mana-mana,” kata Anggota DPRD Kota Batam, Jimmi Siburian, kepada wartawan, Minggu, 23/3/2025.
Dalam kunjungan sehubungan dengan inspeksi fasilitas umum pelabuhan, hari ini, Minggu 23/3/2025, Jimmi menyebutkan warga Batam yang hendak mudik lewat kapal milik Pelni di Pelabuhan Bintang 99, Batuampar, terlihat kesulitan dan menghadapi masalah besar. Sebagian tergelincir masuk lumpur, sebagian lagi basah kuyup dan pakaiannya tersiram genangan air bercampur lumpur.
”Jangan sampai pemerintah dan BP (Badan Pengusahaan) Batam menganggap warga masyarakat yang hendak menggunakan transportasi kapal dibiarkan teraniaya di jalan akibat kondisi jalan tidak terurus sama sekali. Berjalan di atas akses jalan ke pelabuhan penumpang, setiap kali kapal berlabuh dan menaikkan penumpang, warga masyarakat yang turun menuju ke tempat tujun di Batam, atau mereka yang akan naik ke kapal, seperti teraniaya melewati jalan ini,” kata Anggota DPRD Batam dari Fraksi Golkar itu.
Mengingat jumlah pemudik yang pulang kampung sedang berada pada angka tertinggi setiap tahun, Jimmi Siburian merasa prihatin dengan kondisi akses ke pelabuhan swasta milik Bintan 99 itu. Dia menyebut akan melakukan upaya maksimal untuk membantu warga masyarakat yang akan pulang kampung menggunakan kapal PT Pelni.
”Apakah pemerintah Kota Batam yang juga sebagai pimpinan tertinggi di BP Batam, tidak terpikir untuk memantau kepentingan rakyat banyak? Apakah warga masyarakat pengguna kapal, yang memilih transportasi murah, tidak penting lagi untuk pemerintah? Apalagi sekarang Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam sama-sama menjabat sebagai Kepala dan Wakil Kepala BP Batam. Beginikah output penyatuan dua institusi? Warga kelas ekonomi menengah ke Bawah, tak lagi menjadi perhatian,” ucap Jimmi dengan sinis.
Komentar pedas yang disampaikan Jimmi Siburian, setelah dipantau ke lapangan oleh sejumlah wartawan, pantas untuk dilontarkan. Genangan lumpur dan lobang-lobang menganga menanti setiap pengguna jalan. Keluhan dan gerutu pengguna jalan kerap terdengar setiap kali melewati jalan akses ke pelabuhan yang disewa oleh pemerintah kepada pihak swasta itu. Belum lagi resiko berhimpitan, atau bahkan bertabrakan dengan truk-truk besar yang mengangkut peti kemas dan alat berat dari dan keluar pelabuhan itu.
Masalah kerusakan para itu, menurut Jimmi, telah berlangsung sejak dipindahkannya pelabuhan penumpang kapal Pelni itu ke kawasan pelabuhan swasta Bintang 99. ”Seperti tidak ada suara yang mampu menggubris pemerintah untuk memperhatikan masalah ini. Apakah warga masyarakat kelas ekonomi menengah ke Bawah tidak lagi perlu didengar, saya tidak tahu. Baru saja saya sampaikan hal ini ke Direktur Badan Usaha Pelabuhan, Sdr Dendi Gustinandar. Semoga segera ditindak-lanjuti,” ujar Jimmi.
Dirancang untuk penumpang umum
Pemindahan pelabuhan penumpang dari Sekupang ke pelabuhan milik BP Batam di Batuampar, dan kemudian pada November 2024 lalu dipindahkan ke pelabuhan swasta Bintang 99, menurut informasi dari BP Batam merupakan perencanaan matang. Direktur Badan Usaha Pelabuhan, Dendi Gustinandar, beberapa waktu lalu, mengatakan pemindahan labuh tambat kapal Pelni ke Terminal Bintang Sembilan-Sembilan Persada merupakan bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi laut di wilayah Batam.
Rencana pemindahan tambat Kapal Pelni itu, kata Dendi, sudah direncanakan sejak lama, guna menjawab tantangan operasional di Terminal Batu Ampar yang tidak dirancang untuk melayani Penumpang. ”Pemindahan tambat Kapal Pelni dari Terminal Batu Ampar ke Terminal Bintang Sembilan-Sembilan Persada sudah dipersiapkan sejak 2021 lalu, dimulai dengan pembangunan ruang tunggu yang layak bagi para penumpang Kapal Pelni serta pendalaman alur dan kolam dermaga sehingga aman untuk disandari kapal-kapal penumpang milik PT Pelni,” ujar Dendi dalam keterangan resminya, November 2024 lalu.
Diduga pemindahan pelabuhan penumpang ke PT Bintang Sembilan-Sembilan Persada merupakan upaya mendiskreditkan warga masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah. Di puncak masa mudik dalam rangka lebaran 2025 ini, terlihat warga sangat menderita memasuki pelabuhan penumpang. Mereka diperlakukan tidak manusiawi, karena jalan akses ke pelabuhan milik swasta itu sangat tidak layak untuk disebut sebagai pelabuhan penumpang umum.
”Pelabuhan gelap saja tidak seperti ini kondisinya. Setiap warga yang menggunakan kapal penumpang Pelni, begitu juga yang menjemput dan mengantar keluarganya, siap-siap mandi lumpur setiap kali hujan lebat. Jika hari terik, siap-siap menghirup debu beterbangan. Ditambah, kendaraan dan pejalan kaki terlihat harus ekstra hati-hati memasuki pelabuhan di sela-sela alat berat yang berlalu lalang. Saya heran, kenapa pemerintah memilih pelabuhan Bintang 99 ini menjadi pelabuhan penumpang umum,” ujar Arif, usai mengantarkan keluarganya pulang kampung ke Medan beberapa waktu lalu.
Redaksi.
