Jakarta, 10 November 2025. Indonesia Law Enforcement (ILE), sebuah lembaga non government yang tercatat di perwakilan Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) Asia Tenggara, mengeluarkan amaran terhadap merajalelanya mafia tanah di Indonesia, khususnya di Batam. Jika dibiarkan, mafia tanah di Batam akan menjadi pengendali ekonomi informal yang memonopoli masa depan Pulau Batam dan sekitarnya. ”Benar, ILE telah…
* Jika Grand Sultan Kesultanan Riau Lingga Original Batam, 6 November 2025. Ketua Saudagar Rumpun Melayu (SRM), Megat Rury Afriansyah, mendukung upaya Lembaga Adat Kesultanan Riau Lingga menuntut hak masyarakat adat atas tanah ulayat berdasarkan surat Grand Sultan yang diterbitkan pada masa Kesultanan. Dia berharap Grand Sultan yang kini dipegang oleh Lembaga Adat Kesultanan Riau…
Batam, 5 November 2025. Ketua DPD Pemuda Batak Bersatu (PBB) Provinsi Kepulauan Riau, Lilis Panjaitan, meminta semua anggota PBB bersatu padu mempersiapkan estafet kepemimpinan organisasi di semua tingkat. Khusus di Kepri, Lilis menyebut semua tingkatan kepengurusan telah berakhir dan harus mempersiapkan musyawarah cabang atau anak cabang untuk kelanjutan organisasi. ”Kami sendiri di pengurusan DPD Provinsi…
* Kantor Hukum Moesa & Rekan Berharap Kebohongan Segera Diakhiri Batam, 4 November 2025. Dinilai merampas hak rakyat, Kantor Hukum Moesa & Rekan meminta Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam berhenti menipu dan segera menunaikan tugasnya menerbitkan Faktur Uang Wajib Tahunan (UWT) Rp0 terhadap warga 3 Kampung Tua. Tenaga Ahli (TA) BP Batam menyatakan keberatan atas…
* Konsorsium PT Pasifik Diduga Telah Kuasai Ribuan Hektar Tanah di Batam Batam, 3 November 2025. Sebagian besar dari sekitar 1,200 hektar lahan yang dikuasai oleh PT Pasifik Group, terindikasi merupakan tanah ulayat. Dalam waktu dekat, sejumlah kelompok adat mendesak pemerintah agar mengembalikan bagian-bagian tanah adat yang masih hidup di Batam, Rempang dan Galang. ”Ya…
Batam, 31 Oktober 2025. PEMBERI perintah atau inisiator perobohan Hotel Purajaya adalah PT Pasifik Estatindo Perkasa (PEP). Kemungkinan besar pencetusnya adalah Asri alias Akim sebagai pemilik saham terbesar, atau putra mahkotanya Bobbie Jayanto yang kemudian diformalkan oleh Direktur Utama PT PEP, Jenni. Jika pidana perobohan terbukti, maka Jenni akan menanggung akibat pidana terbesar. PT PEP…
Oleh: Redaksi CATATAN redaksi tentang siapa atau pihak mana yang paling bertanggungjawab dalam kasus pencabutan lahan dan perobohan Hotel Purajaya, hasil analisa dari sejumlah nara sumber pegiat hukum serta ahli pertanahan di Kementerian Dalam Negeri menempatkan BP Batam sebagai pihak utama yang bertanggungjawab. Pertanggungjawaban yang dimaksud dalam kerangka administrasi publik dan perlindungan hak penerima alokasi…
* Eksekusi Hotel Purajaya: ‘Mainan’ Bagi Ariastuty Sirait, Melukai Hari Melayu PERBEDAAN ranah hukum: tindakan administratif (pembatalan/pengosongan lahan) dan eksekusi fisik atas bangunan yang dimiliki pihak ketiga biasanya memerlukan dasar hukum lebih kuat bila mengandung pengusiran/eksekusi terhadap kepemilikan. Untuk eksekusi fisik, idealnya harus ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (atau dasar pemberian wewenang yang…
* Humas BP Batam Menutupi Atau Merencanakan Kebohongan? DUA hari setelah Hotel dan Resort Purajaya dirobohkan oleh Tim Terpadu yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Direktorat Pengamanan (Ditpam) BP Batam, Kepolisian, TNI semua matra, yang berjumlah 600 personil, Ariastuty Sirait membenarkan aksi perobohan. Dia menyebut perobohan itu telah sesuai dengan aturan. Muncul…
* Mafia Rokok Inisial AK dan BJ Diduga Kuat Berada di Belakang Maraknya Penyulundupan Rokok Ilegal Batam, 25 Oktober 2025. Baru-baru ini Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pengawasan terhadap rokok ilegal harus tertuju ke para cukong, distributor besar, bukan sekadar merazia warung-warung kecil. ”Mereka (Bea Cukai) lebih banyak merazia warung-warung kecil daripada membasmi…
