Ombudsman Minta Penjelasan Jaksa Bebasnya 2 Penyelundup Dari Eksekusi Penjara

* Polda Tangkap Penyelundup, Hakim Menghukum Penjara, Jaksa Ogah Mengeksekusi Batam, 28 Oktober 2023 Memprihatinkan! Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau (Kepri) menangkap 2 penyelundup pakaian bekas (balpres) di Batam, Selasa, 14/2/2023, kemudian pada 9 Oktober 2023 Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam memonis keduanya 1 tahun 5 bulan penjara dengan perintah penahanan. Tetapi jaksa membiarkan…

Read More

Memelihara Jurnalisme Kloning di Hari Bakti BP Batam ke-52

* Habiskan Miliaran Rupiah Untuk Membungkam Media Kritis Batam, 26 Oktober 2023. Hari ini, Kamis, 26 Oktober 2023, Badan Pengusahaan (BP) Batam merayakan ulang tahun ke-52 terhitung diterbitkannya Keputusan Presiden nomor 74 tahun 1971 tentang Pengembangan Pembangunan Pulau Batam. Kali ini, BP Batam merayakan salah satu prestasi gemilang karena sukses membungkam segelintir media kritis melalui…

Read More

Pembangunan Kawasan Industri di Bandara Hang Nadim Disinyalir Tumpang Tindih Dengan Area Isolasi Bandara

* Barikade 98 Siapkan Gugatan PTUN Atas Alokasi Lahan Bandara ke Kawasan Industri Batam, 20 Oktober 2023 Kasus suap yang menyeruak dalam pengalokasian 165 hektar lahan di Bandar Udara (Bandara) Hang Nadim, Batam, kepada empat perusahaan properti semakin menarik untuk diungkap. Pembangunan Kawasan Industri Tunas Prima di area Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) Hang Nadim…

Read More

Praktisi Pers: Kontrak Kerja BP Batam Dengan Media Langgar Kode Etik

Batam, 18 Oktober 2023 Adanya kontrak kerja antara Badan Pengusahaan (BP) Batam dengan perusahaan pers dinilai melanggar kode etik jurnalistik. Pasalnya, karya jurnalis yang dihasilkan tidak independen akibat perusahaan pers terikat dengan kontrak kerja. ”Kontrak kerja dipahami sebagai ikatan antara si pemberi kerja dengan penerima kerja. Artinya, penerima kerja harus tunduk pada kehendak si pemberi…

Read More

PSN Rempang Eco City Diduga Melawan Hukum

Batam, 9 Oktober 2023 Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City (REC) seluas 17.000 hektar yang diserahkan bulat-bulat kepada PT Makmur Elok Graha diduga melawan hukum. Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam berdalih PSN itu merupakan kelanjutan perjanjian yang ditandatangani pada 26 Agustus 2004, tanpa menjelaskan objek dan subjek hukum perjanjian nomor 66 tahun 2004 spontan…

Read More

Semakin Keliru, Kebijakan Ex Officio Harus Ditarik ke Pusat

HKTI Minta Lahan Petani yang Terlanjur Ditarik BP Batam Dikembalikan Batam, 8 Oktober 2023 Pengusaha asal Kepulauan Riau, Heri Tosa, menilai kebijakan Ex Officio merupakan kebijakan yang keliru, sehingga harus diperbaiki dengan mengembalikan kepemimpinan Badan Pengusahaan (BP) Batam ke pemerintah pusat atau Kementerian. Sementara Perempuan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Batam meminta BP Batam…

Read More

Ex Officio Janggal di BP Batam

* Membongkar Jabatan Ex Officio Sebagai Produk Gagal Pemerintah (Bagian 4) Azhari Hamid, Wartawan Nusa Viral Batam, 4 Oktober 2023 Pernyataan lantang Nusron Wahid, anggota DPR RI di Komisi VI, pada Senin 2 Oktober 2023, semakin memperkuat bukti Ex Officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam merupakan produk gagal. Apalagi, sebelumnya Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman…

Read More

BP Batam Terindikasi Berbohong Soal Amdal dan Kompensasi

* Warga Tolak Konsultasi Publik Penyusunan Amdal BP Batam Batam, 01 Oktober 2023 Badan Pengusahaan (BP) Batam terindikasi berbohong dalam Konsultasi Publik Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang diselenggarakan pada Sabtu, 30 September 2023. Sementara itu, warga terus melakukan penolakan terhadap kegiatan Konsultasi Publik Penyusunan Amdal dan rencana relokasi oleh BP Batam. ”Sabtu, 30…

Read More