Redaksi.
PADA tanggal 13 Agustus 2025, empat hari sebelum Hari Kemerdekaan RI Pati bergolak, Pati lumpuh dan Pati menyesali akan sebuah makna kearoganan pemimpin sang Bupati Sudewo. Lebih menyedihkan lagi Sudewo adalah politisi dari partai penguasa yang dipimpin dan dibina oleh Presiden Prabowo Subianto.
Berawal dari rencana menaikkan pajak PBB sebesar 250% sang Bupati Sudewo mendapatkan perlawanan dari masyarakat Pati yang turun kejalan sampai menimbulkan huru hara.
Mungkin sang Bupati merasa karena dia partai nya adalah partai yang sama dengan Presiden, dia bisa melakukan hal hal yang semena mena tanpa melibatkan DPRD maupun rakyat yang telah memberikan hak pilihnya kepada Sudewo.
Merasa mungkin apa yang akan menjadi ketentuan yang dibuatnya akan direstui oleh Presiden terlebih sang Bupati memposisikan rakyat sebagai objek semata yang dapat di intimidasi atas nama kebijakan dan tentunya yakin akan didukung oleh Presiden. Ini mungkin yang dimaksud dengan latah politik. Banyak daerah nampak terjadi hal yang sama.
Mereka lupa bahwa kedaulatan secara konstitusi ada di tangan rakyat. Jangan hinakan rakyat dengan kekuasaan dan kearoganan pemimpin. Pati sudah memberikan contoh dimana kedaulatan itu masih ada di tangan rakyat.
Hari ini mungkin Pati yang bergerak tidak tertutup kemunginan besok, lusa dan seterusnya rakyat yang sudah skeptis dengan kearoganan penguasa akan terus terstimulan dengan keberanian masyarakat Pati hari ini dibulan kemerdekaan yang masuk dalam delapan dasa Warsa Indonesia Merdeka.
Pergolakan di Pati dicetuskan oleh rencana penetapan pajak PBB yang melonjak 250%, mungkin daerah lain akan dipicu oleh permasalahan lain pula yang menjadi bom waktu antara rakyat dengan penguasa seperti masalah tanah, retribusi dan pajak pajak daerah ataupun pengangguran dan kesempatan kerja.
Belajar dari hal tersebut Batam sangat rentan dengan persoalan sosial yang menyangkut lahan dan mafia lahan, dimana Rempang juga pernah mengukir sejarah kelam kerusuhan demo di BP Batam yang menimbulkan kerugian di berbagai pihak dan sempat mendapatkan kecaman atas tindakan kepolisian melepaskan gas air mata ke areal pemukiman dan sekolah.
Belajar dari Pati rasanya perlu mengingatkan kembali kepada pimpinan Kota Batam yang sepasang menjadi ex officio sebagai pimpinan juga di BP Batam agar cermat dan penuh perhitungan dalam mengambil kebijakan yang menyangkut persoalan masyarakat utamanya permasalahan kebijakan pertanahan di Kota Batam. Banyak persoalan mafia lahan di Kota Batam selain masalah Rempang.
Kita juga mengikuti permasalahan perobohan Hotel Purajaya, SPAM, Terminal Internasinal Batam Centre dimana terbaca dengan gamblang bahwa pemimpin di Kota Batam tidak care dengan persoalan yang menyangkut masyarakat dan kepentingan umum bahkan terlihat sebagai bagian dari pemilik modal yang ambisius untuk menguasai lahan dan objek objek ekonomi di Batam.
Pati di demo terpicu oleh masalah PBB bukan tidak mungkin Batam akan menghadapi hal serupa dan menghadapi amuk masa yang dipicu kembali oleh masalah Rempang atau mungkin juga hal sepele seperti penangan sampah atau mafia lahan yang dibalut dengan kewenangan penguasa.
Kejadian Pati 13 Agustus 2025 perlu jadi pelajaran atas arogansinya penguasa dan mari jaga Batam yang kondusif dengan sikap kepemimpinan yang baik dan berpihak kepada rakyat. Sesungguhnya rakyat tidak butuh kemewahan dan kemegahan pembangunan jika perut mereka lapar, stunting tinggi, banjir dan longsor menghantui serta pendidikan dan kesehatan yang buruk. Rakyat akan taat ke penguasa imbal balik dari penguasa yang melindungi rakyat dengan baik.
Renungan perjalanan dari Solo ke Yogyakarta, 13 Agustus 2025
