Jakarta, 21 Juni 2025
Ditulis oleh: Ir. Nazar Machmud.
ADA hal yang menarik dari tulisan Karyadi Sutajah Putra, 19 Juni 2025, tentang KDM, Gubernur Jabar, yang menurutnya dipersiapkan oleh oligarki sebagai peneruss Jokowi.
Saya tidak pada posisi membahas tulisan tersebut. Tetapi saya ingin fokus pada ucapan KDM ketika KDM menawarkan kepada TW, satu dari 9 naga, agar berinvestasi di Jabar Selatan.
Ucapan yang menarik itu adalah ketika KDM mengatakan: ”Investasinya SAYA INGINKAN di perkebunan.”
Yang ingin kta fokuskan adalah ucapannya, yakni:
- Investasinya yang saya inginkan.
- Investasinya di perkebunan.
Secara umum, investasi di daerah mana pun tetap diperlukan. Tetapi bukan investasi yang membebek pada maunya Pusat atau investor apalagi maunya investor oligarki rakus yang ada iming-imingnya yang menggoyahkan iman pejabat.
Investasinya di perkebunan. Artinya Provinsi Jabar sudah punya data base tentang beragam produk unggulannya. Juga data base beragam jenis produk perkebunan dari sektor hulu sampai hilir.
Banyak faktor yang ikut berperan meningkatkan PAD secara signifikan.
Sektor hulu terkait dengan produksi dan tata kelola produksi dan operasi. Sektor hilir terkait dengan distribusi, processing, dan pemasaran.
Koperasi yang digagas oleh Bung Hatta mensyaratkan seluruh kegiatan hulu sampai hilir tersebut berada dalam satu kendali kewenangan.
Kalau boleh kita berangan-angan, sesungguhnya peran tersebut pantas diambil oleh Pemda, bukan BUMD, yang jujur, amanah, terbuka, dan bertanggung jawab.
Namun, untuk bisa mandiri dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah, tentu saja PAD nya harus gemuk.
PAD yang gemuk hanya mungkin dicapai jika pihak investor sebagai mitra pebisnis lokal mampu menjamin kuantitas, kualitas, serta masa delivery produknya sesuai permintaan pasar global.
Mampukah daerah di luar Jawa menjamin keberlanjutan produksi dan pemasarannya?
Tentu saja jawabannya TIDAK ! Jika daerah di luar Jawa tidak memiliki pembangkit tenaga listrik yang menjamin kontinyuitas produksi dan tidak memiliki pelabuhan kontainer untuk diangkut kapal cargo ke pelabuhan tujuan di Eropa, Timur Tengah dan Kawasan Pasifik.
Tidak lagi sebatas ekspor ke Singapura.
Khusus untuk Provinsi Kepulauan seperti Kepulauan Riau perlu diperkenalkan Pembangkit Tenaga Listrik non- Diesel. Gelombang besar dan angin ribut beberapa bulan mempersulit distribusi minyak diesel ke PLTD. Akibatnya kontinyuitas produksi terganggu dan dampak negatifnyabisa menghilangkan kepercayaan importir pafa mitra bisnisnya.
Belajar dari kebrutalan aparat dan preman yang membela dan melindungi kepentingan oligarki selaku investor lokal di PIK-2 dan Rempang, ke depan perlu diseleksi investor yang hanya bersedia membangun secara ramah lingkungan, mengutamakan tenaga kerja setempat, dan terbuka untuk alih teknologi.
Ir. Nazar Machmud. adalah Penasihat Badan Pembentukan Provinsi Kepri.
