Batam, 17 Februari 2025
Dalam sisa 2 X 24 jam menjabat sebagai Wali Kota Batam Ex Officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi mendadak mengganti Direktur Badan Usaha (BU) Rumah Sakit BP Batam dari dr Sri Rezeki Handayani SpM ke Drs Asep Lili Halilulloh MM. Sebelumnya Lili Halilulloh menjabat sebagai Direktur Evaluasi dan Pengendalian BP Batam.
Dengan pergantian mendadak ini, Asep Lili Holilulloh merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur BU RS BP Batam dan juga tetap menjabat Direktur Evaluasi. Pergantian mendadak itu dituangkan dalam Surat Perintah Kepala BP Batam dengan nomor 3/KA/2/2025.
”Melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Badan Usaha Rumah Sakit di samping tugas rutin sebagai Direktur Evaluasi dan Pengendalian, dan sebagai penanggung jawab untuk Penandatangangan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB),” demikian kutipan dari Surat Perintah Kepala BP Batam yang diterbitkan hari ini, 17/2/2025.
Selain itu, dalam surat perintah yang ditandatangani langsung oleh Muhammad Rudi itu, Plt Direktur BU RS BP Batam yang baru juga harus bertanggungjawab dalam mengelola Faskes, yakni MA.5126: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan dan MA.6643: Dukungan Manajemen Internal Pengelolaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan Badan Usaha Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam.
Menurut pertimbangan Surat Perintah itu, penggantian Direktur RS BP Batam itu dilakukan dalam rangka mengisi kekosongan sementara jabatan Direktur BU RS Batam. Sementara belum ada informasi pengunduran diri Direktur BU RS BP Batam sebelumnya yang dijabat oleh dr Sri Rezeki Handayani SpM.
Dalam profil BP Batam, wanita yang disebut masih kerabat dari Anggota DPRD Provinsi Kepri asal Fraksi NasDem, Suhadi ST. Meski informasi pengunduran diri (dr Sri Rezeki Handayani SpM) itu beredar akibat menghindari tanggungjawab hukum terkait dengan diserahkannya RS BP Batam ke tangan Group Mayapada Healthcare dengan pembiayaan operasional yang masih ditanggung oleh BP Batam.
Sebelumnya, BatamNow merilis rencana kerja sama antara Grup Mayapada Healthcare dan Rumah Sakit BP (RSBP) Batam masih dalam pembahasan intensif. Sebelumnya, penandatanganan perjanjian kerja sama pengembangan operasional (KSPO) yang seharusnya dilakukan pada 15 Januari 2025, urung dilaksanakan.
Sumber di kantor BP Batam di Batam Centre mengungkapkan bahwa bentuk kerja sama tersebut mengalami perubahan setelah draft KSPO gagal disepakati. Sementara opsi kerja sama manajemen (KSM) menjadi pilihan masih dalam pembahasan alot karena terdapat beberapa poin krusial.
Dalam draft KSM, Mayapada hanya akan menangani alih kelola manajemen RSBP selama dua tahun pertama, sebelum kemudian beralih ke KSPO. “Opsi ini sepertinya menjadi cara ‘soft’ untuk masuk ke KSPO permanen yang sebelumnya urung terlaksana,” ujar sumber tersebut.
Meski bentuk kerja sama telah berubah, Mayapada melalui anak perusahaannya, PT Karunia Praja Pesona (KPP) dan PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk, tetap meminta jaminan legal opinion (LO) dari Kejaksaan Agung, Menteri Keuangan, dan Dewan Pengawas (Dewas).
”Ini menjadi hal penting karena ketiga institusi tersebut diminta menerbitkan LO sebagai jaminan hukum KSM dan belum tentu mendapat persetujuan ,” jelas sumber tersebut. Mayapada juga mewanti-wanti kemungkinan munculnya risiko hukum di kemudian hari, mengingat rencana alih kelola manajemen RSBP hendak dilakukan melalui penunjukan langsung, bukan melalui proses lelang atau tender.
Selama KSM berlangsung, biaya operasional RSBP tetap menjadi tanggung jawab BP Batam. Tetapi media belum mendapatkan konfirmasi mengenai besaran fee yang akan dibayarkan BP Batam ke Mayapada selama dua tahun ke depan.
Dikonfirmasi kepada Humas BP Batam Ariastuty Sirait tentang alasan pergantian mendadak, belum ada respon. Media ini masih menunggu jawaban dari Humas BP Batam tentang pergantian menjelang 2 hari digantinya Wali Kota Batam Ex Officio Kepala BP Batam Muhammad Rudi.
Redaksi.
