* Paslon Wali Kota Wakil Wali Kota Siap Hadapi Kotak Kosong
Batam, 17 Juli 2024
Sejauh ini sudah 32 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam yang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) dukungan dari 7 partai. Diperkirakan 11 kursi berikutnya akan menyusul memberi dukungan kepada Amsakar Achmad-Li Claudia Chandra. Dengan formasi itu, paslon yang sebelumnya dianggap remeh itu, bakal menghadapi kotak kosong dalam Pilkada 27 November 2024.
Total kursi di DPRD Kota Batam mencapai 50 kursi. Yakni PKB 4 kursi, Gerindra 7 kursi, PDI-P 7 kursi, Golkar 6 kursi, NasDem 10 kursi, PKS 6 kursi, PKN 1 kursi, Hanura 2 kursi, PAN 3 kursi, Demokrat 2 kursi, PSI 1 kursi, dan PPP 1 kursi. Jika pasangan calon (paslon) Amsakar Achmad-Li Claudia Chandra didukung oleh 43 kursi dengan prediksi hanya 1 partai yang tidak mendukung, maka dipastikan paslon akan menghadapi kotak kosong.
Hal itu diperoleh media ini dari berbagai sumber di kalangan praktisi partai. Berdasarkan prediksi itu, Tim Pemenangan Amsakar Achmad-Li Claudia menyatakan siap menghadapi kotak kosong apabila kandidat lain tidak memperoleh dukungan partai. Tudingan seorang pengamat politik, Samsul Paloh, yang menyebut ada aksi memborong partai untuk mendukung pasangan calon, disebut sebagai pernyataan bohong atau hoax.
Semua partai yang mendukung Amsakar Achmad-Li Claudia Chandra, menurut Tim Claudia, memberi dukungan atas dasar kepercayaan dan kesamaan visi dan misi. Jika pada akhirnya paslon Amsakar-Li Claudia akan menghadapi kotak kosong (tidak ada kandidat lawan yang memenuhi syarat dukungan partai), paslon itu yakin akan unggul dan hasil Pilkada Kota Batam 2024 tetap dianggap sah.
”Kami bekerja untuk meyakinkan semua partai pengusung, bahwa kepercayaan rakyat akan kami jaga sebaik mungkin demi kemajuan Kota Batam. Kepercayaan partai-partai tersebut berdasarkan visi dan misi yang sama, serta sepakat untuk memperbaiki penataan dan pembangunan kota. Banyak hal yang harus diperbaiki, antara lain kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja,” kata Calon Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, di hadapan kader dan jurnalis Batam, di Hotel Aston, Pelita, Batam, Selasa, 16/7/2024.
Li Claudia Chandra menjelaskan, dirinya bertekad mengabdi di pemerintahan Kota Batam, karena secara geografis dan historis, Batam adalah bagian dari Kepri sebagai tempatnya lahir dan dibesarkan, tepatnya di Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. ”Di sini banyak teman saya, banyak keluarga saya, dan mereka semua mengharapkan saya dapat mengabdi,” katanya.
Keputusan untuk berpasangan dengan Amsakar Achmad, kata Li Claudia, bukan keputusan spontan tanpa proses. ”Saya beberapa kali melakukan pertemuan, lalu mengadakan pembahasan mendalam tentang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Visi kami sama, ingin memajukan Kota Batam. Meski beliau adalah incumbent dalam pemerintahan, namun dalam jabatannya selama ini masih terbatas. Sekarang kami sepakat untuk bersama-sama memperbaiki berbagai hal yang menjadi prioritas pembangunan dan ditunggu oleh masyarakat,” ucap Li Claudia.
Kami bekerja untuk meyakinkan semua partai pengusung, bahwa kepercayaan rakyat akan kami jaga sebaik mungkin demi kemajuan Kota Batam. Kepercayaan partai-partai tersebut berdasarkan visi dan misi yang sama, serta sepakat untuk memperbaiki penataan dan pembangunan kota. Banyak hal yang harus diperbaiki, antara lain kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja.
Li Claudia Chandra, Calon Wakil Wali Kota Batam.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Batam, Nyanyang Haris Pratamura, menjelaskan hingga Selasa, 16/7/2024, partai yang mendukung Amsakar-Li Claudia sudah mencapai 7 partai besar. Partai itu adalah Gerindra, Golkar, NasDem, PKB, PPP, PSI, dan PAN. Total kursi dari ketujuh partai itu 32 kursi. ”Kepercayaan partai-partai yang berkoalisi mendukung Amsakar-Li Claudia, didasari pada kesamaan visi dan misi, serta didasarkan pada keinginan bersama untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan warga Kota Batam,” kata Nyanyang Haris Pratamura.
Ketua Bidang Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, M Maulana Bungaran, Bersama Koordinator Hukum Partai Gerindra, Musrin, menyatakan penolakan terhadap politik Anggaran Pendapatan dan Belanja Deerah (APBD), atau penggunaan uang negara untuk kegiatan kampanye. Mereka membentuk sebuah aliansi yang diberi nama Aliansi Praktisi Hukum & Masyarakat Peduli Batam (AHLI).
Tujuan AHLI untuk mengadvokasi masalah yang akan muncul terkait aksi Wali Kota Batam incumbent yang diduga menggunakan kegiatan pemerintahan kota dengan biaya APBD untuk kampanye politik. Kegiatan nyata yang akan dilakukan aliansi dituangkan dalam tiga isu utama seputar politik anggaran yang menopang kegiatan politik personal penguasa serta politik dengan narasi suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).
Redaksi
