Batam, 14 September 2023
Proyek Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan Letung Tahap I (satu) dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), Direktorat Jendral Perhubungan Darat, Kementrian Perhubungan RI Tahun Anggaran 2023, terancam gagal. Aroma korupsi dari Anggota DPR RI Dapil Kepri dengan kontraktor menyeruak ke publik.
”Seharusnya proyek senilai Rp25 miliar lebih di pelabuhan Letung, selesai selama 240 hari kalender. Namun hingga kini belum terlihat progress di lapangan. Pelabuhan RoRo (roll on/roll off) penyeberangan kendaraan dari Kuala Maras ke Jemaja tersebut, bakal menjadi proyek mangkrak. Saya dengar ada anggota DPR RI yang mengawal proyek tersebut,” kata satu sumber di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri), kepada media ini, Kamis, 14/9/2023.
Proyek dengan nomor kontrak PL.107/ 2/ III/ PP.Letung/ BPTD-IV/2023 bernilai Rp. 25.706.218.534 itu dimenangkan oleh PT Pulau Bintan Bestari (PBB) beralamat di Jl Merpati Nomor 35 KM XI Tanjungpinang. ”Sebenarnya perusahaan pemenang tender merupakan perusahaan yang telah banyak mengerjakan proyek pemerintah, tetapi entah mengapa proyek kali ini terlihat sengaja tidak dikerjakan. Coba tanya kepada penanggungjawab di lapangan, namanya Agus Gondrong,” ujar sumber Nusa Viral.
Proyek dengan pagu anggaran Rp29 miliar dari Kementerian Perhubungan RI Dirjen Perhubungan Darat 2023. Dalam lelang, perusahaan PT PBB memenangkan proyek dengan nilai Rp25,7 miliar. Informasi yang diterima media ini, proyek di Kemenhub itu terwujud atas perjuangan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kepri, Cen Sui Lan. Cen Sui Lan yang berasal dari Fraksi Golkar, kabarnya meminta komisi (fee) kepada pemenang tender sebesar 15 persen dari nilai proyek.
Fee atas keberhasilan anggota DPR RI asal Kepri itu langsung diminta dari pemenang tender, melalui suami Cen Sui Lan, Raja Mustakim. Komisi atas keberhasilan menggiring proyek itu diberikan oleh pemenang tender, namun berakibat pada tersendatnya pelaksanaan di lapangan. ”Coba dilihat, kemungkinan proyek tersebut akan menambah deretan proyek mangkrak di berbagai daerah, sebab proyek di Kementerian Perhubungan banyak yang mangkrak, kemungkinan dananya dipangkas, shingga kontraktor kesulitan melaksanakan pembangunan,” ujar sumber.
Media ini telah meminta konfirmasi dari Anggota DPR RI Chen Sui Lan. Ketika ditanya proyek tersebut, menurut informasi dari sumber terpercaya, berasal dari pengajuan Ibu ke Kemenhub, lewat Dirjen Perhubungan Darat, tetapi sebelum dikerjakan, pihak Cen Sui Lan telah meminta fee sebesar 15 persen. Akibat permintaan itu, kontraktor berkilah tidak bisa mengerjakan proyek sesuai dengan rencana. Namun pertanyaan yang disampaikan lewat komunikasi WhatsApp, telah dibaca oleh Cen Sui Lan, namun tidak memberikan tanggapan atau respon.
Fee atas keberhasilan anggota DPR RI asal Kepri itu langsung diminta dari pemenang tender, melalui suami Cen Sui Lan, Raja Mustakim. Komisi atas keberhasilan menggiring proyek itu diberikan oleh pemenang tender, namun berakibat pada tersendatnya pelaksanaan di lapangan. ”Coba dilihat, kemungkinan proyek tersebut akan menambah deretan proyek mangkrak di berbagai daerah, sebab proyek di Kementerian Perhubungan banyak yang mangkrak, kemungkinan dananya dipangkas, shingga kontraktor kesulitan melaksanakan pembangunan.
Sumber Nusa Viral.
Proyek Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan Letung Tahap I dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), Direktorat Jendral Perhubungan Darat, Kementrian Perhubungan tahun anggaran 2023, dengan nomor kontrak PL.107/ 2/ III/ PP.Letung/ BPTD-IV/2023 bernilai Rp. 25.706.218.534 berpotensi mangkrak. Proyek yang dikerjakan oleh PT Pulau Bintan Bestari (PBB) Kerja Sama Operasi (KSO) PT Tunas Medan Jaya (TMJ) dengan konsultan supervisi PT Gumilang Sajati berlokasi di Desa Kuala Maras, Kecamatan Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, sekarang terancam mangkrak, padahal harusnya selesai November 2023.
Pertanyaannya, 1. Apa alasan Ibu membiarkan proyek mangkrak? 2. Mengapa Ibu, melalui suami Ibu Pak Raja Mustakim, meminta fee sebesar 15 persen atas proyek itu? Terhadap pertanyaan yang telah diajukan beberapa hari sebelum berita ini dirilis, Cen Sui Lan tidak memberi respon. Dari sikap dan komunikasi yang buruk itu, redaksi media ini memutuskan untuk merilis berita ini sambil menunggu respon dari Cen Sui Lan maupun Raja Mustakim.
Dari pantauan media ini di lapangan, Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan Letung Tahap I ini, berkontrak sejak 31 Maret 2023. Jika dihitung sudah berjalan enam bulan dari delapan bulan (240 hari kalender) masa pelaksanaan. Namun progres pengerjaan di lapangan terpantau belum terlihat. Jika dibuat presentasi, pekerjaan belum mencapai 10% dari total pekerjaan yang bernilai Rp25 miliar itu.
Berbagai media sempat menyorot proyek nasional yang bernilai tinggi, namun ketika media menghubungi Kepala Desa Kuala Maras, Nepfi Rupika, Kepala Desa itu menerangkan pada saat awal pengerjaan pihak kontraktor tidak pernah silaturahmi kepada pihak warga maupun desa. Juga, menurut Nepfi Rupika, tidak ada sosialisasi berkaitan dengan proyek itu kepada masyarakat setempat sebagai pengguna.
”Beberapa waktu lalu ada pengawas (proyek datang), habis itu dia kembali lagi kesana, karna berhubungan dengan adanya pengecekan bahan material yang akan disuplay kesini. Keterlambatan beberapa bulan ini juga kita tidak tahu, pihak perusahaan juga tidak ada konfirmasi ke kita. Tak ada pula sosialisasi. Entah kontraktor atau siapa yang datang beberapa hari yang lalu di lapangan, saya sempat marah juga. Dia tak ada ngasi tahu,” jelas Nepfi Rupika, beberapa waktu lalu dalam sebuah media setempat (Cindai.id).
Lebih lanjut, Kepala Desa Kuala Maras ini juga menjelaskan terkait adanya suasana tidak nyaman antara pihaknya dengan pihak kontraktor yang ada di lapangan. ”Setelah ada suasana yang tidak nyaman sedikit di lapangan beberapa waktu lalu, barulah dilaksanakan kegiatan doa selamat sekitar 1 Agustus 2023,” lanjutnya. Berkaitan dengan progres di lapangan, lebih lanjut Nepfi menerangkan bahwa belum ada tiang pancang di lokasi proyek. Yang ada hanya bedeng serta andang kayu atau alur jalan untuk jembatan pendorong gerobak. Sedangkan tiang pancang masih baru mau dimuat serta.
Melalui Kepala BPTD Kelas II Riau, Yugo Antoro, A.Md LLAJ., S.T., M.M.Tr selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saat dihubungi oleh sejumlah media terkesan hati-hati dalam menjawab setiap pertanyaan. Berkaitan dengan informasi pihak kontraktor yang molor dari progres pekerjaan serta sudah mencairkan uang muka pekerjaan sebesar 20% dari nilai kontrak, Yugo mengajak berfikir positif. ”Kalau responnya lambat, dan atau lainnya, itukan sudah hal yang mungkin lah terjadi biasa. Yang pasti, itukan semuanya ada aturannya, ada kontraknya. Semua kaitan dengan pengelolaan keuangan negara kan ada aturannya. Jadi.. Ya.. Kita berfikir positif saja,” jawab Yugo.
Yugo juga menjelaskan berkaitan dengan apakah sudah ada tindakan dari pihak BPTD terkait molornya pekerjaan tersebut, Yugo menyarankan untuk menanyakan ke pihak kontraktor. ”Sudah, mungkin bapak boleh tanyakan ke PT PBB nya. Daripada saya salah menyampaikan ke bapak nanti dikiranya memfitnah atau apa, kan gak bagus. Kalau bicarakan harus sesuai data. Saya akan tanyakan dulu ke pelaksana. Saya kan sebagai KPA, bukan PPK,” tutupnya. (*)
